Penampakan Irjen

Penampakan Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Terkait Penyadapan

Penampakan Perwira Tinggi Polri Tersebut Menjalani Pemeriksaan Etik Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini semakin menyita perhatian setelah muncul sejumlah nama pejabat tinggi kepolisian yang di sebut terlibat dalam perkara tersebut. Proses pemeriksaan pun menjadi sorotan karena menyangkut integritas institusi kepolisian dan penggunaan kewenangan aparat negara. Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan.

Sidang di mulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung selama kurang lebih sembilan jam. Proses persidangan di pimpin oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, di dampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua. Dalam persidangan tersebut, majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi. Pemeriksaan di lakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional, serta dugaan akses ilegal menggunakan perangkat teknologi milik kepolisian.

Dugaan Penyadapan Terhadap Prabowo Jadi Perhatian

Kasus yang menyeret nama Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penggunaan akses teknologi di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut menjadi salah satu fokus pemeriksaan karena perangkat. Dan akses teknologi kepolisian seharusnya di gunakan berdasarkan kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.

Polri menyebut dugaan pelanggaran yang di periksa mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan. Tindakan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Perkara ini juga menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan informasi, serta tanggung jawab pejabat yang memiliki akses terhadap teknologi pengawasan. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum dan pemeriksaan etik. Menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kewenangan aparat tidak di gunakan di luar ketentuan.

Penamapakan Irjen Eko Hadi Di Jatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam, majelis KKEP akhirnya menjatuhkan putusan terhadap Eko Hadi Santoso. Polri menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan yang di lakukan merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan tersebut di sampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, setelah sidang selesai di laksanakan. Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Meskipun telah di jatuhi sanksi PTDH, Eko Hadi Santoso tidak langsung menerima keputusan tersebut. Ia menyatakan mengajukan banding terhadap putusan sidang etik yang telah di jatuhkan kepadanya.

Empat Jenderal Terseret Dalam Kasus Penyadapan

Kasus ini tidak hanya melibatkan Eko Hadi Santoso. Berdasarkan pemberitaan terbaru, terdapat empat jenderal aktif yang telah di tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Nama-nama yang di sebut dalam perkara itu meliputi:

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
  • Irjen Ahrie Sonta Nasution.
  • Irjen Eko Hadi Santoso.
  • Irjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution juga telah di jatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik pada 10 November 2026 dan mengajukan banding. Sementara itu, pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di jadwalkan menjadi tahapan berikutnya. Polri menyampaikan bahwa mekanisme sidang tersebut akan di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada satu orang pejabat saja.