
Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan!
Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Menjadi Sorotan Publik Setelah Dirinya Di Tetapkan Sebagai Tersangka. Maka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia. Perkara ini menjadi perhatian luas karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian serta dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang seharusnya di gunakan untuk kepentingan penegakan hukum.
Penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka di umumkan oleh Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Selain Listyo, terdapat dua perwira tinggi lainnya yang turut di tetapkan sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Tiga Perwira Tinggi Di Tetapkan sebagai Tersangka
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga Oktober 2026. Penyidik menduga terdapat sejumlah nomor telepon yang di masukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya. Sistem LIMS merupakan perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan. Dalam pelaksanaannya, penggunaan sistem tersebut harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga penyadapan di lakukan tanpa adanya surat permohonan dari penyidik maupun dokumen laporan polisi yang menjadi dasar penegakan hukum. Artinya, nomor-nomor telepon yang menjadi sasaran di duga di masukkan ke sistem tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya di penuhi dalam proses penyadapan resmi. Salah satu nomor yang di sebut menjadi sasaran adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Persoalan dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang tersimpan dalam sistem LIMS.
Dugaan Penyadapan Oleh Mantan Kapolri Berlangsung Sejak 2025
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang di duga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang di sita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah USB flash drive. Bareskrim menyatakan proses penyidikan di lakukan menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah. Langkah tersebut di lakukan untuk menelusuri aktivitas dalam sistem elektronik sekaligus mengumpulkan bukti yang dapat memperjelas dugaan tindak pidana. Dampak kasus ini juga terlihat pada posisi Listyo Sigit di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, mantan Kapolri tersebut di lantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 1 Oktober 2026. Namun, setelah penetapan dirinya sebagai tersangka, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikannya dari jabatan tersebut.
Listyo Sigit Di Berhentikan Dari Jabatan KSP
Keputusan pemberhentian itu di umumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu, 4 November 2026. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo juga memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan adanya ancaman terhadap keamanan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar karena dapat membahayakan kepentingan nasional dan keselamatan pimpinan negara.
Meski demikian, dugaan makar tidak boleh langsung di anggap sebagai kesimpulan hukum dalam perkara ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum di temukan indikasi makar dalam penyelidikan tersebut. Dengan demikian, motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan masih menjadi bagian yang perlu di dalami aparat penegak hukum.